nusakini.com-- Selain mendorong fungsi desa sebagai pintu pertama dalam akses informasi, pelayanan, hingga perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) terus berupaya untuk meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan keluarga TKI. Upaya ini dilakukan melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). 

“Setelah TKI yang berangkat dipastikan aman, melalui program Desmigratif, keluarga yang ditinggalkan juga dilatih untuk melakukan kegiatan produktif,” kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri, 

• Eksekusi Tuti, MPR RI Sayangkan Arab Saudi Tak Patuhi Konvensi Wina
• Pemerintah Dorong Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Sekolahkan Anak-anaknya
• Kemnaker Dirikan Layanan Terpadu Satu Atap bagi Pekerja Migran di Brebes
• Kemnaker Kembali Gerebek Upaya Pengiriman TKI Ilegal ke Timur Tengah
• Bekerja Di Luar Negeri Beresiko tapi Memberi Peluang dan Manfaat bagi TKI

Pada pelaksanaanya, dari 50 kabupaten yang menjadi kantong-kantong TKI akan diambil 2 desa. Sehingga, ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif. 100 desa yang menjadi program Desmigratif tersebar di 9 provinsi, yakni Sumatera Urara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Desmigratif akan memberikan beberapa program pemberdayaan keluarga TKI, dari pelatihan dan pemberdayaan potensi desa, produksi, hingga distribusi dan pemasaran produk desa. 

Selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa kantong-kantong TKI, program Desmigratif juga ditujukan untuk melengkapi program perlindungan TKI, Desa Buruh Migran (Desbumi). Hal ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam setiap proses penempatan TKI hingga purna menjadi TKI. 

“Oleh karenanya, jika pemerintah desa kita libatkan dalam proses penempatan TKI akan menjadi kontrol dalam memfasilitasi dan mnghindari dari praktik percaloan” urai Menaker. (p/ab)